FH UNKHAIR dan USAID Gelar Diskusi Publik Pengendalian Gratifikasi di Maluku Utara

Fakultas Hukum Universitas Khairun menggelar diskusi publik dengan Tema “Urgensi Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)” di Maluku Utara.  Kegiatan ini merupakan bagian dari program Pengendalian Gratifikasi kerjasama UNKHAIR dengan USAID. Kegiatan yang digelar pada Senin, 17 April 2017, di Ruang Video Conference FH Unkhair ini dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Daerah, DPRD, Pelaku Usaha, Akademisi, Advocat/Pengacara,  Masyarakat, LSM dan mahasiswa.

Acara ini dibuka secara resmi oleh wakil Dekan II FH Unkhair, Siti Barora, SH.,MH. dan Dilanjutkan dengan pemaparan program oleh Program Manajer serta Presentasi hasil assessment oleh Tim Assessment.  Arisa Murni Rada, SH.,MH selaku Program Manajer mengatakan bahwa, “dialog publik ini merupakan tindak lanjut dari assessment yang sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya, sehingga pada kesempakatan ini, akan didiseminasi hasil assessment, sekaligus dalam forum ini juga, akan digali informasi-informasi tambahan guna mendukung basis empiris dalam pembuatan naskah akademik peraturan Kepala Daerah tentang UPG”. lebih lanjut, Arisa menambahkan bahwa, “setelah diskusi publik masih ada beberapa tahapan kegiatan terkait UPG di Maluku Utara, sehingga kami mengharapkan dukungan berbagai pihak”.

Seperti diketahui bahwa, terkait dengan upaya pemerintah untuk memberantas praktik suap atau gratifikasi di Indonesia, telah didahului dengan adanya Surat Edaran Menteri DalamNegeri No.061/4550/SJ tanggal 30 Desember 2014 tentang pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di lingkungan Pemerintah Daerah. Tindak lanjut dari adanya edaran tersebut, maka Universitas Khairun dan USAID-CEGAH dengan dukungan KPK, mendorong kepadaPemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara danKab/Kota untuksesegeramungkinmengimplementasikanpembentukan UPG di wilayahnya.